Ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU telah menimbulkan permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini. Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Disatu sisi, Pengadilan Niaga telah mengeluarkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung. Namun disisi lain, terdapat juga beberapa keadaan dimana Pengadilan Niaga mulai mengambil sikap bahwa masih dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal mencapai perdamaian dalam proses PKPU. Oleh karena itu, Buku ini membahas mengenai implementasi dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan dan bagaimana kepastian hukumnya.